Latihan soal Organisasi dan Manajemen Pemerintahan

TUGAS MANDIRI

ORGANISASI & MANAJEMEN PEMERINTAHAN

(IPEM4431)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 35,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Definisi tentang organisasi ternyata dijelaskan secara berbeda-beda oleh para ahli, hal tersebut terjadi karena perbedaan

A.   pendekatan

B.   tujuan

C.   sasaran

D.   pemahaman

2.   Berikut ini termasuk unsur-unsur dasar organisasi, kecuali

A.   dua orang atau lebih

B.   pengaturan keuangan

C.   tujuan yang akan dicapai

D.   adanya subordinasi tugas

3.   Segi formal organisasi didasarkan atas hubungan yang

A.   irasional

B.   emosional

C.   rasional

D.   akuntabel

4.   Unsur staf yang bertanggungjawab membe-rikan nasihat kepada atasannya berkaitan dengan bidang teknis termasuk dalam golo-ngan

A.   substantive staff

B.   administrative staff

C.   informative staff

D.   advisory staff

5.   Tipe organisasi yang dianggap paling tua dan sederhana adalah

A.   fungsional

B.   garis

C.   panitia

D.   staf

6.   Proses penggerakan yang dinamis dalam suatu organisasi, lazim disebut

A.   perencanaan

B.   pengawasan

C.   manajemen

D.   mobilisasi

7.   Sukses tidaknya pimpinan organisasi melak-sanakan fungsi actuating tergantung dari

A.   sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu dalam organisasi

B.   sinkronisasi antara tugas organisasi dengan pemenuhan kebutuhan karyawan

C.   kemampuan bawahan dan pimpinan bekerjasama dalam mencapai tujuan

D.   kemampuan pimpinan merealisir sinkro-nisasi

8.   Kesediaan untuk saling membantu antara para anggota dikenal dengan istilah

A.   authority

B.   mutual service

C.   doctrine

D.   leadership

9.   Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, harus dipenuhi syarat berikut, kecuali

A.   authority

B.   mutual service

C.   doctrine

D.   leadership

10.   Pada perencanaan, gambaran tentang kea-daan yang diharapkan akan terjadi pada waktu yang akan datang disebut

A.   prosedure

B.   prediksi

C.   abstraksi

D.   premise

11.   Unsur perencanaan yang didalamnya meliputi cara untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai adalah

A.   progress

B.   programe

C.   policy

D.   prosedure

12.   Menurut Graves, perencanaan merupakan bagian manajemen kalau berkaitan dengan

A.   tingkatnya

B.   caranya

C.   prosesnya

D.   biayanya

13.   Rencana yang lebih rendah tingkatannya dan bersumber pada basic planning serta hanya meliputi bidang dan tingkat tertentu disebut

A.   perencanaan derivatif

B.   perencanaan alternatif

C.   perencanaan limitatif

D.   perencanaan periodik

14.   Suatu rangkaian program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu, serta berlangsung secara terus-menerus disebut

A.   Tujuan Nasional

B.   Haluan Negara

C.   Cita-Cita Nasional

        D.   Pola Umum Pembangunan Nasional

15.   Dalam hal Presiden dan wakil Presiden berhalangan tetap, MPR harus segera menye-lenggarakan sidang Istimewa selambat-lambatnya

A.   1 bulan

B.   2 bulan

C.   3 bulan

D.   4 bulan

16.   Lembaga negara yang mempunyai fungsi konsultatif ialah

A.   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

B.   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

C.   Mahkamah Agung (MA)

D.   Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

17.   Mahkamah Agung (MA) berwenang memutus perkara tentang perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI pada tingkat

A.   kedua

B.   ketiga

C.   terakhir

D.   pra peradilan

18.   Mahkamah Agung mempunyai fungsi penga-turan dalam hal

A.   memberikan pertimbangan dalam bidang hukum

B.   mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim

C.   melakukan pengawasan tertinggi terha-dap penyelenggaraan peradilan

D.   menguji secara material terhadap pera-turan perundangan di bawah undang-undang

19.   Salah satu syarat yang tidak boleh diabaikan dalam menyusun kebijaksanaan ialah

A.   orientasi ke masa depan

B.   orientasi ke masa lalu

C.   bersifat fleksibel

D.   berkekuatan hukum

20.   Pada lembaga pemerintah, wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan teknis berada pada

A.   Presiden

B.   Menteri

C.   Direktur Jenderal

D.   Sekretaris Jenderal

21.   Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Da-erah, kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan persetujuan

A.   Presiden

B.   Menteri Dalam Negeri dan Otda

C.   Gubernur

D.   DPRD

22.   Cara pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sah yaitu dengan menempatkan dalam Lembaga Daerah oleh

A.   Bupati/Walikota

B.   Ketua DPRD

C.   Sekretaris DPRD

D.   Sekretaris Daerah

23.   Aktivitas dari badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tu-juan negara disebut

A.   pemerintah

B.   pemerintahan

C.   birokrasi

D.   birokratisasi

24.   Menurut John Locke, kekuasaaan dibidang hubungan luar negeri menyangkut perjanjian atau perserikatan dengan negara lain merupakan tugas lembaga

A.   legislatif

B.   eksekutif

C.   judicatif

D.   federatif

25.   Sistem pemerintahan Indonesia, mengacu pada UUD 1945 lebih condong pada

A.   pemisahan kekuasaan

B.   kompromi kekuasaan

C.   pembagian fungsi kekuasaan

D.   musyawarah mufakat dalam kekuasaan

26.   Kekuasaan mengadakan tindakan pence-gahan tata tertib masyarakat tetap terpelihara adalah

A.   bestuur

B.   politic

C.   rechtspraak

D.   regeling

27.   Menurut Wilson dan Goodnow kekuasaan politik ditentukan oleh badan

A.   pemerintah

B.   negara

C.   pemerintahan

D.   administrasi

28.   Hans Kelsen menyatakan Politik als Ethick mempunyai fungsi

A.   menetapkan tujuan negara

B.   melaksanakan kebijaksanaan negara

C.   melaksanakan haluan negara

D.   menetapkan haluan negara

29.   Penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di Indonesia adalah

A.   MPR

B.   DPR

C.   Presiden

D.   Perdana Menteri

30.   Pengelompokan anggota MPR yang mencer-minkan konfigurasi politik dan pengelom-pokan fungsional dalam masyarakat, dikenal dengan istilah

A.   panitia

B.   komisi

C.   fraksi

D.   badan

31.   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mem-punyai fungsi rekomendasi yaitu

A.   melaksanakan pengawasan atas tang-gung jawab keuangan negara sesuai dengan konstitusi

B.   memberi pertimbangan kepada peme-rintah tentang pengurus keuangan negara

C.   melakukan proses tuntutan pembenda-haraan terhadap pembendaharaan yang salah sehingga negara dirugikan

D.   melakukan penelitian terhadap pelak-sanaan peraturan perundangan di bidang keuangan negara

32.   Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji secara material terhadap

A.   peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sejajar dengan undang-undang

B.   peraturan hukum yang setingkat lebih rendah dari konstitusi

C.   peraturan hukum yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang

D.   peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari peraturan pemerintah

33.   Hakim Agung diangkat oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai

A.   Administrator Negara

B.   Kepala Pemerintahan

C.   Kepala Negara

D.   hak prerogatif

34.   Mahkamah Agung dapat memberi nasihat hukum kepada Kepala Negara untuk pem-berian

A.   amnesti

B.   abolisi

C.   rehabilitasi

D.   grasi

35.   Mahkamah Agung mempunyai fungsi berikut, kecuali

A.   fungsi peradilan

B.   fungsi pengontrolan

C.   fungsi pengawasan

D.   fungsi pemberian nasihat

PETUNJUK:        UNTUK SOAL NOMOR 36  SAMPAI DENGAN  40,   PILIHLAH!

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

36.   Paksaan penegakan hukum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah,

sebab                 

paksaan penegakan hukum dapat menim-bulkan kerugian atau penderitaan.

37.   Manajemen pemerintahan mengandung arti usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai oleh negara,

sebab                 

manajemen pemerintahan selalu berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam negara.

38.   Dengan desentralisasi, masyarakat lokal dapat kesempatan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan,

sebab                 

desentralisasi menuntut ikut sertanya masya-rakat lokal melakukan kontrol terhadap segala tingkah laku pemerintah.

39.   Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan yang biayanya berasal dari APBN,

sebab                 

kenggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain pada semua lembaga.

40.   Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berhak mengajukan sesuatu usul yang berkaitan dengan situasi sosial politik kepada Presiden,

sebab                 

tugas Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah sebagai badan penasihat Presiden.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   41   SAMPAI   45,   PILIHLAH!

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

41.   Secara umum jumlah orang yang dapat ditempatkan di bawah seorang atasan akan tergantung kepada

1)   jenis pekerjaan

2)   kemampuan pemimpin

3)   tradisi

42.   Hal-hal yang penting dalam penetapan tugas pokok adalah

1)   harus mendekatkan pada tujuan

2)   dapat direalisir dalam jangka waktu tertentu

3)   rincian tugas disusun lengkap

43.   Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat tergantung pada

1)   sikap mental

2)   tekad dan semangat

3)   ketahanan nasional

44.   Bentuk kebijaksanaan nasional dapat berupa

1)   UUD

2)   tap MPR

3)   undang-undang

45.   Common Ground dalam ilmu pemerintahan pengadaannya dilakukan melalui

1)   pengembangan ilmu pemerintahan se-hingga menjadi kebulatan pengetahuan yang sistematis dan berdiri sendiri

2)   ajaran pengetahuan-pengetahuan praktis yang mencerminkan kekhususan pelak-sanaan pekerjaan

3)   kegiatan-kegiatan yang dilakukan lem-baga-lembaga publik dalam fungsinya un-tuk mencapai tujuan negara