Sabtu, 17 Mei 2014

Latihan soal Sistem Pemerintahan Desa



TUGAS MANDIRI
SISTEM PEMERINTAHAN DESA
(IPEM4213)


PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 23,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Desa geneologis adalah desa yang penduduknya ....    
A.   mempunyai kepentingan yang sama
B.   berasal dari keturunan yang sama
C.   memiliki mata pencarian yang sama
D.   mempunyai batas-batas tertentu

2.   Tanah yang berada dalam wilayah desa yang statusnya masih berupa hutan belantara yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa, dikenal dengan istilah ....     
A.   tanah kas desa
B.   bondo desa
C.   jalan desa
D.   hutan desa
     
3.   Pengaturan desa di Jawa dan Madura pada masa Hindia Belanda diatur dalam ....
A.   IGO
B.   IGOB
C.   desa ordonnatie
D.   belum diatur

4.   Forum desa yang memiliki posisi kekuasaan yang tertinggi adalah ....
A.   pamong desa
B.   pangreh praja
C.   rapat desa
D.   kamituwo

5.   Istilah desa pada masa pemerintahan pendudukan Jepang disebut ....
A.   ken
B.   si
C.   ku
D.   son

6.   Pada masa pendudukan Jepang, jabatan Kepala Desa ....
A.   tidak ditetapkan
B.   diangkat seumur hidup
C.   diangkat oleh pemerintah Jepang
D.   dipilih dan ditetapkan 4 tahun

7.   Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang kedudukan desa diatur dalam ....
A.   Inlandsche Geementee Reglemen
B.   Osamu Seirei No. 7 tahun 1944
C.   IGO
D.   IGOB

8.   Pancung alas adalah pembayaran kepada desa yang berasal dari ....
A.   menangkap ikan
B.   sewa pasar
C.   pembukaan hutan
D.   lelang ikan

9.   Pengawasan eksternal terhadap pendapatan desa dilakukan oleh ....
A.   BPD
B.   Kepala Desa
C.   Camat
D.   Bupati

10.   Menurut UU Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, desa-desa akan diarahkan menjadi daerah ....
A.   tingkat I  
B.   tingkat II
C.   tingkat III
D.   otonom

11.   Corak pemerintahan desa pada masa orde baru diarahkan pada bentuk yang ....
A.   sesuai sejarah
B.   sesuai adat
C.   berbeda-beda
D.   diseragamkan

12.   Pelestarian dan pengembangan adat istiadat di desa dapat dilakukan oleh ....
A.   lembaga musyawarah desa
B.   lembaga adat
C.   badan ketahanan desa
D.   badan perwakilan desa

13.   Menurut UU Nomor 22 tahun 1999, sebutkan desa hanya berada di ....
A.   kota
B.   propinsi
C.   kabupaten
D.   kecamatan

14.   Kepala dusun dalam struktur pemerintahan desa termasuk dalam unsur ....
A.   wilayah
B.   pelaksana
C.   sekretariat
D.   pembantu

15.   Fungsi pengawasan pada pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh ....
A.   lembaga adat desa
B.   Badan Perwakilan Desa
C.   Kepala Desa
D.   Kepala Adat

16.   Kepala Desa berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada ....
A.   camat dengan tembusan kepada bupati
B.   bupati dengan tembusan kepada camat
C.   rakyat dengan tembusan kepada BPD
D.   rakyat dengan tembusan kepada LKMD

17.   Sapi dan kuda termasuk kekayaan desa dalam kategori barang ....
A.   bergerak pada sub hewan ternak
B.   bergerak pada sub inventaris
C.   tidak bergerak pada sub hewan ternak
D.   tidak bergerak pada sub persediaan

18.   Kumpulan Peraturan Desa diadministrasikan ke dalam buku ....
A.   peraturan desa
B.   kekayaan
C.   inventaris
D.   agenda

19.   Warga negara asing yang berdomisili sementara dalam wilayah RI dikategorikan sebagai penduduk ....
A.   musiman
B.   tetap
C.   sementara
D.   bukan penduduk

20.   Buku Administrasi Keuangan Desa yang memuat salinan APBDes adalah buku ....
A.   kas umum
B.   kas pembantu
C.   anggaran desa
D.   keuangan desa

21.   Istilah Keputusan Desa digunakan dalam UU No. ....
A.   5 tahun 1979
B.   5 tahun 1974
C.   22 tahun 1999
D.   25 tahun 1999

22.   Peraturan Desa menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah semua peraturan yang ditetap-kan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari ....
A.   Lembaga Musyawarah Desa
B.   Lembaga Ketahanan masyarakat Desa
C.   Lembaga Swadaya Masyarakat Desa
D.   Badan Perwakilan Desa

23.   Alasan-alasan/pertimbangan pembuatan Peraturan Desa diletakkan pada diktum ....
A.   mengingat
B.   menimbang
C.   menetapkan
D.   memperhatikan

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 24  SAMPAI   34,   PILIHLAH:
A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 
D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

24.   Pinjaman desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa,
sebab                       
pinjaman desa dapat berasal dari pemerintah kabupaten.

25.   Hasil usaha desa dapat dijadikan sebagai salah satu pendapatan asli desa,
sebab                       
hasil usaha desa diantaranya berasal dari hasil gotong royong.

26.   Belanja pegawai termasuk dalam pos pengeluaran rutin dari APBDes,
sebab                       
Pos pengeluaran APBDes terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

27.   Dalam mengelola sumber pendapatan desa mutlak dibutuhkan perencanaan,
sebab                       
dengan adanya perencanaan yang matang akan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

28.   Menurut UU No. 22 tahun 1999, Desa untuk tiap-tiap daerah dapat berbeda-beda namanya,
sebab                       
desa di Aceh disebut gampong.

29.   Dalam  teritorial  negara  Indonesia  terdapat ± 250 zelfbesturende landschappen dan volkgemeenschappen,
sebab                       
Indonesia memiliki daerah-daerah yang mempunyai susunan asli yang disebut desa atau nama lainnya.

30.   Pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 telah melemahkan (depowering) masyarakat desa,
sebab                       
UU No. 5 tahun 1979 cenderung mengabaikan keanekaragaman nilai-nilai budaya dan adat isitiadat bangsa Indonesia.

31.   Pada hakikatnya antara otonomi desa dengan otonomi daerah adalah sama,
sebab                       
kedua otonomi tersebut sebagai akibat adanya penugasan dari pemerintah.

32.   Salah satu buku kekayaan dan inventaris desa adalah buku perangkat pemerintah desa,
sebab                       
buku perangkat pemerintah desa berisi data harta benda desa yang tidak bergerak.

33.   Dalam mengurus keuangan desa harus dibedakan antara pengurusan umum dan pengurusan khusus,
sebab                       
pengurusan keuangan desa dijabat oleh bendaharawan desa.

34.   Peraturan desa dapat dibatalkan oleh pemerintah kabupaten,
sebab                       
alasan pembatalan Peraturan Desa karena dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   35   SAMPAI   45,   PILIHLAH:
A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    
35.   Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi  ....
1)   bantuan dari dermawan
2)   pinjaman dari koperasi
3)   sumbangan lain yang tidak mengikat

36.   Hasil usaha desa dapat berupa ....
1)   pasar desa
2)   penggilingan beras
3)   tambang batu bara

37.   Kekayaan desa terdiri dari ....
1)   tanah kas desa
2)   hasil usaha desa
3)   bangunan desa

38.   Faktor yang menghambat peningkatan pendapatan desa adalah ....
1)   sumberdaya alam yang minimal
2)   kurangnya keahlian dalam mengelola APBDes
3)   kreativitas yang masih rendah dalam menggali pendapatan desa

39.   Landasan pemikiran pengaturan pemerintah-an desa pada era reformasi adalah ....
1)   keanekaragaman
2)   partisipasi
3)   otonomi asli

40.   Otonomi desa merupakan ....
1)   otonomi asli yang ada sejak desa itu ada
2)   berasal dari pemberian pemerintah pusat
3)   bukan sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi

41.   Dalam struktur pemerintahan desa, yang merupakan unsur pelaksana adalah ....
1)   pamong tani desa
2)   pungutan desa
3)   urusan keamanan

42.   Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa beserta perangkat Desa wajib menerapkan prinsip ....
1)   koordinasi
2)   subordinasi
3)   integrasi

43.   Jabatan bendaharawan desa sebaiknya tidak diberikan kepada sembarang orang tetapi dengan memperhatikan ....
1)   sifat pribadinya
2)   pendidikannya
3)   pengalamannya

44.   Hambatan dalam pelaksanaan administrasi penduduk adalah ....
1)   tradisi
2)   keterbatasan dana
3)   keterbatasan keahlian

45.   Syarat umum Peraturan Desa adalah tidak boleh bertentangan dengan ....
1)   Peraturan Daerah
2)   kepentingan personal
3)   peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar