TUGAS MANDIRI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BEA
MATERAI
(PAJA3232)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI DENGAN 19, PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1. Pihak yang diberi wewenang memungut pajak
atas penyerahan barang menurut pajak pertambahan nilai disebut ....
A. pengusaha kena pajak
B. wajib pajak
C. penjual
D. pembeli
2. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1984,
dikenal pajak atas penyerahan barang yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang
terdiri dari ....
A. ketiga jenis pajak tersebut secara bersamaan
saling melengkapi
B. pajak yang pertama adalah pajak peredaran,
kemudian diganti dengan pajak penjualan dan hingga kini berlaku adalah pajak
pertambahan nilai
C. ketiga jenis pajak berlaku secara bersamaan
dengan membedakan sifat barang yang menjadi objek pajak
D. ketiga jenis pajak saling bersaing dalam satu
periode
3. Pajak peredaran merupakan ....
A. salah satu jenis pajak atas penyerahan barang
yang dipungut oleh KPP Daerah
B. salah satu jenis pajak atas penyerahan barang
yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah
C. satu-satunya pajak yang dipungut oleh KPP
D. salah satu jenis pajak atas penyerahan barang
yang dipungut oleh Inspeksi Daerah
4. Yang mengelola PPN, adalah ....
A. Kantor Pelayanan Pajak
B. Dinas Penghasilan
C. Dinas Pendapatan Daerah
D. Dinas Penerimaan Pajak
5. PPN Impor dikelola oleh ....
A. Ditjen Bea dan Cukai
B. Ditjen Cukai
C. Ditjen Pajak
D. Ditjen Anggaran
6. Istilah Pajak Pertambahan Nilai dicetuskan
pertama kali oleh Konsultan Pemerintah Jerman yang bernama ....
A. Carl Friedrich von Siemens
B. Von Heusen
C. Marco van Basten
D. Benhard
7. Pajak Penjualan atas pemasukan barang yang
semula dihapus kemudian dilahirkan lagi melalui UU No. 2 Tahun 1968. Pajak
Penjualan atas pemasukan barang tersebut dikenal dengan ...
A. Bea Masuk
B. Pajak Penjualan Impor
C. Pajak Masuk
D. Pajak Impor
8. Pajak Peredaran dan Pajak Penjualan mempunyai
kesamaan sifat, karena kedua-duanya ....
A. menerapkan tarif tunggal
B. menerapkan tarif yang berbeda-beda
C. menerapkan tarif progresif
D. merupakan suatu pajak atas barang-barang yang
dipakai atau terjual habis di luar negeri
9. Istilah
Value Add Tax dapat berarti ....
A. Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai
B. Pajak Pertamabahan Nilai
C. Pajak Penjualan
D. Pajak Peredaran
10. Pajak Pertambahan Nilai mempunyai peran serta
dalam menopang pengusaha kecil melalui ....
A. setiap pengusaha kecil diberikan subsidi modal dari hasil
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
B. setiap pengusaha kecil yang telah memperoleh predikat dari
Departemen Perdagangan dibebaskan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
C. setiap pengusaha industri kerajinan tangan dibebaskan dari
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
D. setiap pengusaha yang penjualannya tidak melebihi Rp60.000.000,00
setahun modal usahanya tidak lebih dari Rp10.000.000,00 adalah pengusaha kecil
yang dibebaskan dari Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
11. Seorang arsitek yang mendapat kiriman notebook dari relasinya,
berdasarkan pasal 1 angka 14 UU PPN 2000, termasuk ....
A. pengusaha kena pajak
B. bukan pengusaha kena pajak
C. pengusaha kecil
D. bukan pengusaha kecil
12. Hubungan antara pengusaha dengan penyertaan modal 25% atau lebih
pada dua atau lebih perusahaan disebut ….
A. perjanjian penyertaan modal
B. hubungan istimewa
C. hubungan seimbang
D. hubungan kekeluargaan
13. Pedagang eceran yang diwajibkan melaporkan usahanya kepada KPP
setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila ....
A. telah mengajukan kepada KPP untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak
B. melakukan penyerahan barang untuk diedarkan di dalam negeri
C. telah memiliki Nomor Pengukuhan Kena Pajak
D. memiliki hubungan istimewa antara pengusaha dengan pihak-pihak
yang berkepentingan
14. Berikut ini termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur
harga jual kecuali biaya ....
A. pengangkutan
B. asuransi
C. pengetikan
D. garansi
15. Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan disebut ....
A. aktiva
B. likuidasi
C. pasiva
D. devaluasi
16. Kegiatan PKP dalam suatu Masa Pajak yang melakukan penyerahan
barang barang yang terutang pajak dan tidak terutama pajak, tercantum dalam …
UU PPN tahun 1984.
A. pasal 3 ayat (6) dan ayat (8)
B. pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
C. pasal 9 ayat (6) dan ayat (7)
D. pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)
17. Metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang
diterima dan biaya yang di bayar secara tunai, disebut ....
A. stelsel acrual
B. stelsel kas
C. pembukuan
D. norma penghitungan
18. Legal karakter yang melekat pada PPN adalah pajak ....
A. objektif
B. subjektif
C. progresif
D. regresif
19. Berdasarkan Peraturan Pemerintan No. 145 tahun 2000, minuman dalam
kemasan yang tidak mengandung alkohol dibebani PPnBM yang termasuk dalam
kelompok tarif ....
A. 75% kelompok 6
B. 30% kelompok 3
C. 20% kelompok 2
D.
10% kelompok 1
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 20 SAMPAI
30, PILIHLAH:
A. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA
MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA
BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH!
D. JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH!
20. Antara Pajak Pertambahan Nilai dengan Pajak Penjualan Barang Mewah
terdapat perbedaan yang sangat kontras,
sebab
pada
Pajak Penjualan atas Barang Mewah cara pemungutannya cukup sekali saja pada
sumbernya yaitu tingkat pabrikan.
21. Kantor Cabang menurut pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah
suatu bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara
teratur di Indonesia,
sebab
pengusaha
yang berbentuk BUT bila telah dikukuhkan statusnya dapat berubah menjadi
Pengusaha Kena Pajak (PKP).
22. Pemakaian fasilitas taman bermain oleh penghuni hotel Merdeka
adalah suatu hak yang harus diterima oleh para tamu atau penyewa kamar yang
telah membayar,
sebab
kegiatan
tersebut merupakan bagian dari penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang.
23. Ada berbagai cara penghitungan pajak pertambahan nilai yang dasar
pengenaan pajaknya ditentukan berdasarkan nilai lain,
sebab
untuk
menghitung PPN atas penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata adalah
dengan cara 10% x 5% x jumlah yang seharusnya ditagih atau bila menggunakan
tarif efektif sebesar 1% x jumlah yang seharusnya ditagih.
24. Dalam pembelian mobil sedan merek Daihatsu untuk keperluan
transportasi direktur Perusahaan Sandal dapat dibuatkan faktur pajak,
sebab
walau
bagaimana kalau diurutkan fungsi mobil sedan tersebut berkaitan erat dengan
kegiatan produksi sandal sehingga dalam pembayaran PPN oleh perusahaan tersebut
perlu dibuatkan faktur pajak.
25. Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah
sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar
pajak,
sebab
pemerintah
melalui Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak secara optimal dari
masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dan menyelenggarakan pembukuan.
26. Dengan Norma Perhitungan, KPP akan mudah menghitung penghasilan
neto berdasarkan peredaran brutonya,
sebab
Setelah
dikurangi PTKP maka akan diperoleh penghasilan kena pajak dimana besarnya
apajak penghasilan yang terutang dapat dikreditkan.
27. Penyerahan televisi 20 inc yang termasuk BKP yang tergolong mewah
yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean untuk dijual kepada
distributornya dapat dikenai PPn BM,
sebab
televisi
29 inc merupakan objek Penjualan atas Barang Mewah karena berharga jual di atas
Rp2.000.000,00.
28. Kamera fotografi termasuk barang mewah yang memiliki harga jual
Rp200.000,00 atau lebih tidak dikenakan PPn BM menurut UU
sebab
melalui
SK Menkeu, pemerintah menetapkan beberapa jenis barang yang tidak terdapat
batasan harganya atau treshold seperti misalnya kamera digital.
29. Batasan pengusaha kecil ditetapkan berdasarkan jumlah peredaran
brutonya dalam setahun,
sebab
pengusaha
jasa yang memiliki peredaran bruto setahun sebesar Rp180.000.000,00 tergolong
sebagai pengusaha kecil.
30. Impor barang yang dilakukan oleh Pertamina dengan tujuan untuk
mengoperasikan kilang minyak atau gas bumi tidak dipungut PPN dan PPnBM,
sebab
Pertamina
merupakan satu diantara beberapa institusi yang secara UU mengurusi kebutuhan
rakyat banyak dan produksinya bersifat strategis.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 31
SAMPAI 45, PILIHLAH:
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!
31. Jenis pajak yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang
dibebankan atas konsumsi dalam negeri adalah ....
1) Pajak Konsumsi
2) Pajak Pertambahan Nilai
3) Pajak Penjualan atas Barang mewah
32. SK Menteri Keuangan No. 96/KMK.04/1983 memberikan batasan tentang
pengusaha kecil, yaitu ....
1) yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak atau Jasa Kena Pajak
dengan jumlah nilai peredaran brutonya tidak lebih dari Rp24.000.000,00 setahun
2) modal usaha tidak lebih dari Rp10.000.000,00
3) barang yang di produksi terutama yang berhubungan dengan
pengaturan suhu ruangan
33. Syarat-syarat transaksi penyerahan jasa yang dikenai PPN, apabila
....
1) penyerahan dapat dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri
2) barang atau jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak
3) penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dari pengusaha
yang bersangkutan
34. Peraturan yang mendukung objek PPN adalah ....
1) pasal 18c UU No. 8 tahun 1984
2) UU No. 16 tahun 2000
3) UU No. 19 tahun 1951
35. Dalam istilah dagang dikenal suatu istilah yang berarti Penyerahan
barang sampai ke tempat atau gudang pembeli atau penjual yaitu ....
1) cuci gudang
2) franco gudang
3) loco gudang
36. Menghitung PPN terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dari luar daerah Pabean adalah ....
1) dengan menggunakan pola inclusive
2) pola eksklusif
3) pola desentralisasi
37. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda adalah antara lain ....
1) mencari nilai tambah pada setiap produk
2) menerapkan kredit PPN pajak atas bahan baku atau bahan pembantu
termasuk faktor produksi lainnya
3) menerapkan pemungutan sekali
38. Wajib Pajak yang diberi kesempatan tidak menyelenggarakan
pembukuan harus melakukan kegiatan berikut ini yaitu ....
1) wajib membuat catatan dalam menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan norma penghitungan
2) batas peredarannya brutonya menjadi kurang dari Rp120.000,00
3) khusus diutamakan bagi pengusaha ekonomi lemah
39. Persyaratan yang ditetapkan oleh UU bagi wajib pajak yang
merupakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah ....
1) Wajib Pajak orang pribadi atau PKP orang pribadi
2) menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan mata uang bukan
rupiah dan bahasa Indonesia
3) peredarannya brutonya kurang dari Rp600.000.000,00 setahun
40. Dalam memori penjelasan pasal 5 UU PPN 1984 disebutkan latar
belakang pengenaan PPnBM, yaitu ....
1) berdampak regresif
2) mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah
3) mengamankan penerimaan negara
41. Pada semester pertama tahun 2002, PP No. 145 tahun 2000 telah dua
kali mengalami perubahan dengan ....
1) PP No. 10 tahun 2001
2) PP No. 60 tahun 2001
3) PP No. 7 tahun 2001
42. UU juga mengatur mengenai pemungutan-pemungutan yang dikecualikan
dalam pembayaran PPN, yaitu pembayaran ....
1) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00
2) atas rekening telpon
3) untuk pembebasan tanah
43. Secara praktek terdapat saat yang dianggap paling tepat dalam
pemungutan PPN, yaitu ....
1) pemungutan PPN dan PPnBM pada waktu pembayaran oleh badan-badan
tertentu kepada rekanannya
2) pemungutan dan pencatatan, penyetoran PPN dan atau PPnBM yang
dipungut pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP rekanan pemerintah
3) pemungutan PPN dan atau PPnBM dilakukan pada saat pembayaran oleh
Bendaharawan Pemerintah kepada PKP rekanan pemerintah
44. Faktur Pajak dianggap memenuhi syarat bila mencantumkan ....
1) nama, alamat, NPWP serta tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan
BKP
2) nama, alamat, NPWP serta tanggal pengukuhan PKP pembeli BKP
3) jumlah PPN yang dipungut
45. Fasilitas perpajakan yang mungkin dapat diberikan kepada
masyarakat di bidang PPN dan atau PPnBM adalah ....
1) dibebaskan pengenaan PPN
2) diperkenankan melakukan restitusi
3) pajak terutang tidak dipungut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar