Soal latihan administrasi pertanahan

TUGAS MANDIRI

ADMINISTRASI PERTANAHAN

(ADPU4335)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 17  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Menciptakan suasana pelayanan pertanahan yang lancar, tertib, murah, dan tidak berbelit-belit merupakan ....      

A.   tertib hukum pertanahan

B.   tertib penggunaan tanah

C.   tertib administrasi pertanahan

D.   tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup

2.   Memberikan penilaian melalui fungsi pengawasan berupa teguran agar tercipta apresiasi baik bersifat persuasif maupun motivasi disebut fungsi ....     

A.   executing

B.   persuading

C.   evaluating

D.   planning

     

3.   Fungsi pengadaan tanah diatur dalam ....

A.   PP No. 40 tahun 1996

B.   Keppres No. 55 tahun 1993

C.   Permendagri No. 1 tahun 1977

D.   permendagri No. 3 tahun 1977

4.   Asas yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan  secara teliti dan cermat adalah ....

A.   asas mutakhir

B.   asas aman

C.   asas terbuka

D.   asas sederhana

5.   Biaya pendaftaran tanah diatur dalam ....

A.   PP nomor 24 tahun 1997

B.   PMDN nomor 2 tahun 1978

C.   permenag / Kepala BPN nomor 2 tahun 1992

D.   Permenag/Kepala BPN nomor 3 tahun 1995

6.   Tujuan pendaftaran tanah yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 1997 adalah, kecuali ....

A.   memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah

B.   menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan

C.   diterbitkannya surat keterangan pendaftaran tanah

D.   terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

7.   Lembaga hukum dan lembaga hukum konkrit masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya di namakan  ....

A.   hak jaminan atas tanah

B.   hak tanggungan

C.   hak ulayat

D.   hak adat

8.   Hak milik dapat hapus dan jatuh pada negara disebabkan oleh  kecuali  ....

A.   percabutan hak

B.   penyerahan dengan sukarela oleh pemilik

C.   diterlantarkan

D.   tanahnya musnah

9.   Hak atas tanah yang bersifat sementara waktu dan diakui keberadaannya oleh UUPA adalah, kecuali ....

A.   hak gadai

B.   hak usaha bagi hasil

C.   hak menumpang dan sewa tanah pertanahan

D.   hak pemeliharaan dan penangkapan ikan

10.   Larangan gadai tanah tercantum dalam ....

A.   pasal 7 UU Nomor 56 Prp 1960

B.   pasal 11 PP Nomor 24 Prp 1997

C.   pasal 11 PP Nomor 224 Prp 1961

D.   pasal 10 UUPA

11.   Landreform Indonesia bertujuan untuk ....

A.   memperluas pemilikan tanah para petani kecil, petani penggarap dan buruh tani

B.   menghapuskan hak milik perseorangan atas tanah

C.   menyita semua tanah menjadi tanah negara

D.   tidak mendistribusikan kepada petani penggarap

12.   Yang dimaksud landreform dalam arti sempit adalah ....

A.   pembaharuan hukum agraria dan penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah

B.   mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur

C.   perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah

D.   perencanaan, persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

13.   Pemegang gadai yang tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan tanah yang dikuasainya dengan hak gadai dapat ....

A.   dikenakan sanksi administrasi dan denda membayar sewa tanah sesuai ketentuan

B.   membayar uang tebusan dan meminta ganti rugi perawatan

C.   dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000,-

D.   mengembalikan langsung setelah mendapat tegoran

14.   Pemilikan tanah pertanian absentee bagi para pensiunan pegawai negeri di atur dalam ....

A.   UU nomor 56  Prp 1960

B.   PP nomor 224 tahun 1962

C.   PP nomor 41 tahun 1964

D.   PP nomor 4 tahun 1977

15.   Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pelepasan hak atas tanah sesuai dengan ....

A.   UU nomor 20 tahun 1961

B.   Keppres nomor 55 tahun 1993

C.   Inpres nomor 9 tahun 1973

D.   PMDN nomor 15 tahun 1975

16.   Presiden diberi kewenangan melakukan pencabutan hak atas tanah di atur dalam ....

A.   UU nomor 20 tahun 1961

B.   Keppres nomor 55 tahun 1993

C.   Inpres nomor 9 tahun 1973

D.   PMDN nomor 15 tahun 1975

17.   Peraturan yang dikeluarkan untuk mengakhiri berlakunya peraturan warisan kolonial tentang pencabutan hak atas tanah adalah ....

A.   Stb 1920 nomor 574

B.   UU nomor 20 tahun 1961

C.   UUPA

D.   Inpres nomor 39 tahun 1973

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 18  SAMPAI   22   PILIHLAH:

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

18.   Data pokok pertanahan merupakan sumber informasi utama untuk menyusun rencana penyediaan, dan penggunaan tanah,

sebab                       

hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pokok merupakan peta yang menguraikan data dari berbagai segi.

19.   Kegiatan pendaftaran tanah akan berakhir sampai pada kegiatan penyimpanan data dan dokumen,

sebab                       

pemeliharaan data pendaftaran dilakukan bila terjadi perubahan data fisik atau yuridis objek pendaftaran yang telah didaftar.

20.   Data pendaftaran tanah secara bertahap akan disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm,

sebab                       

rekaman dalam bentuk elektronik dan mikrofilm mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan.

21.   Tanah-tanah Eropa terdaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah menurut S.1834 nomor 27,

sebab                       

tanah hak Barat terdapat pada ketentuan Hukum Agraria Barat.

22.   Hak guna bangunan dapat hapus disebabkan jangka waktunya berakhir,

sebab                       

hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

        

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   23   SAMPAI   45   PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

23.   Tertib administrasi yang diharapkan adalah tercapainya kondisi yang memungkinkan ....

1)   setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai            aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukum  yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap

2)   terdapat mekanisme tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten

3)   penyampaian warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah yang dilakukan secara tertib dan terjamin keamanannya

24.   Kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara teratur harus berdasarkan asas ....

1)   manfaat

2)   lestari, optimal

3)   seimbang dan serasi

25.   Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah ....

1)   menciptakan kemakmuran

2)   meningkatkan kesejahteraan rakyat

3)   melaksanakan catur tertib pertanahan

26.   Fungsi pemberian pertimbangan aspek tata guna tanah adalah memberikan ....

1)   pengarahan menuju tata guna tanah secara rasional

2)   pedoman pemecahan masalah penggunaan tanah

3)   informasi tentang kecenderungan dan arah perkembangan pole penggunaan tanah

27    Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pengurusan hak atas tanah antara lain ....

1)   UU nomor 4 tahun 1996

2)   PP nomor 40 tahun 1996

3)   Permendagri nomor 3 tahun 1987

28.   Dokumen merupakan alat pembuktian sebagai dasar pendaftaran ....

1)   diberi tanda pengenal

2)   disimpan di kantor pertanahan atau tempat lain yang ditetapkan Menteri

3)   adalah bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum

29.   Kendala teknis administratif dalam Landreform disebebkan oleh ....

1)   kurang tersedianya data pertanahan yang akurat untuk mendeteksi tanah potensial sebagai objek landreform

2)   keterbatasan dana pemerintah

3)   tidak berfungsinya program landreform swadaya karena krisis ekonomi

30.   Landreform dalam kenyataannya tidak berjalan lancar disebabkan kendala yang bersifat ....

1)   politis

2)   teknis administratif

3)   legal

31.   Ciri pokok dari sistem Torrens adalah ....

1)   sertifikat merupakan alat bukri hak atas tanah yang paling lengkap dan tidak dapat diganggu gugat

2)   ganti rugi terhadap pemilik sejati melalui dana asuransi

3)   perubahan buku tanah tidak mungkin dilakukan kecuali perolehannya dengan pemalsuan dokumen atau penipuan

32.   Satuan tugas yang membantu Panitia Ajudikasi adalah satuan tugas ....

1)   pengukuran dan pemetaan

2)   pengumpulan data yuridis

3)   administrasi

33.   Peraturan pelaksana PP nomor 10 tahun 1961 adalah ....

1)   Peraturan Menteri Agraria nomor 7 tahun 1961

2)   Peraturan Menteri Agraria nomor 8 tahun 1961

3)   Peraturan Menteri Agraria nomor 10 tahun 1961

34.   Ketentuan yang mengatur biaya pendaftaran tanah dan biaya pembuatan akta dalam PP nomor 10 tahun 1961 terdapat dalam ....

1)   pasal 33

2)   pasal 34

3)   pasal 35

35.   Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk ....

1)   mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya

2)   menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai bumi, air dan ruang angkasa

3)   menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa

36.   Wewenang yang bersumber dari hak menguasai negara digunakan ....

1)   untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan,         kesejahteraan, kemerdeka-an

2)   pelaksanaannya  untuk dapat dikuasakan pada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat

3)   dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur

37.   HGU dapat hapus disebabkan oleh ....

1)   dihentikan  sebelum jangka waktu berakhir karena syarat tidak dipenuhi

2)   dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir

3)   dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan dan musnah

38.   Yayasan dan Perseroan Terbatas bila mengajukan permohonan hak atas tanah dapat memperoleh hak atas tanah berupa ....

1)   hak guna usaha

2)   hak guna bangunan

3)   hak pakai

39.   Jangka waktu hak pakai atas tanah negara dapat diberikan ....

1)   dalam jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka 20 tahun

2)   untuk keperluan tertentu, hak pakai dapat diberikan selama tanahnya dipergunakan

3)   untuk penanaman modal, perpanjangan dan perbaharuan dapat dimintakan sekaligus

40.   Yang termasuk tanah pertanian adalah ....

1)   tanah perkebunan

2)   tanah pengembalaan ternak

3)   tambak untuk perikanan

41.   Yang dikecualikan dari larangan absentee adalah mereka yang....

1)   menjalankan tugas negara

2)   sedang menunaikan kewajiban agama

3)   mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN

42.   Dalam pasal 7 UU nomor 56 Prp tahun 1960 dimuat ketentuan ....

1)   tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun

2)   harus dikembalikan kepada yang punya

3)   tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan

43.   Pengertian pengadaan tanah adalah ....

1)   kegiatan untuk mendapatkan tanah

2)   memberikan ganti kerugian

3)   ganti rugi diberikan kepada yang berhak atas tanah

44.   Syarat permintaan banding dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan ....

1)   selambat-lambatnya 1 bulan sejak SK Presiden diterima

2)   dengan lisan atau tertulis

3)   pemilik tanah harus datang menghadap

45.   Pencabutan hak atas tanah hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat ....

1)   untuk kepentingan umum

2)   jika musyawarah dengan empunya hak tidak dapat membawa hasil yang diharapkan

3)   adanya kerelaan para pihak untuk melepaskan dan menyerahkan tanahnya