TUGAS MANDIRI
USAHA-USAHA MILIK NEGARA DAN DAERAH
(ADPU4337)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI DENGAN 20,
PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1. Menurut pendapat W. Friedman dalam karyanya Law in changing society, konsepsi
Perusahaan Negara, dibedakan menjadi tiga, kecuali ....
A. Departemental
Government Companies
B. Statutory
Public Corporations
C. Private
Companies
D. Commercial
Companies
2. Peraturan perundangan yang membedakan
usaha-usaha negara dalam Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan
Perseroan adalah ....
A. Indische
Bedrijven wet
B. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960
C. Undang-undang Nomor 9 Prp Tahun 1969
D. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
3. Besarnya Pajak Perseroan dari BUMN yang
dibayarkan kepada kas negara sebesar 49,8%. Hal ini menunjukkan besarnya peran
perusahaan negara sebagai ....
A. Agent of
Development
B. Penghimpun dana pembangunan
C. Business
entity
D. Public
Finance
4. Tujuan perusahaan negara dikatakan bersifat
majemuk dan meliputi bidang-bidang berikut ini, kecuali ....
A. sosial politis
B. pelayanan umum
C. ekonomi makro
D. ekonomi mikro
5. Menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960
pasal 4 ayat 1, Perusahaan Negara Jawatan adalah satu kesatuan produksi yang
mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, kecuali ....
A. memberikan jasa
B. menyelenggarakan kemanfaatan umum
C. membantu melancarkan pertumbuhan perusahaan
kecil menengah
D. meningkatan pendapatan
6. Modal dan Keuangan Perusahaan Negara Jawatan
tercermin dalam ....
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan
B. Aggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga
Perusahaan
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen
7. Pengawasan intern dalam Perusahaan Negara
Jawatan dilakukan oleh ....
A. Direktur Jenderal Departemen
B. Inspektur Jenderal Departemen
C. Direktur Perusahaan Negara Jawatan
D. Dewan Komisaris Jawatan
8. Pelaksanaan pimpinan pada Perusahaan Negara
Umum Otorita Asahan diserahkan kepada ....
A. Direktur Jenderal Departemen
B. Direktur Utama perusahaan
C. General
Manager
D. Direktur Perum
9. Kegiatan untuk menilai Perum dengan cara membandingkan
antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya di bidang
keuangan dan/atau bidang teknis operasional disebut kegiatan ....
A. pembinaan
B. koordinasi
C. pengawasan
D. pemeriksaan
10. Kegiatan usaha yang belum dapat dilakasanakan
oleh Sektor swasta dan Koperasi dirintis oleh ....
A. konglomerat
B. Multi National Corporation
(MNC)
C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
D. Persero
11. Salah satu usaha pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat
adalah ....
A. mendirikan Persero Dana Reksa untuk merintis perdagangan bursa
modal
B. menjual saham prioritas
C. menjual saham preference
D. memperbanyak pendirian Persero
12. Pengusaha kecil dan masyarakat luas dapat diikutsertakan dalam
Persero dengan cara ....
A. membeli saham preference
B. membeli saham prioritas
C. membeli saham bonus
D. membeli saham pecahan
13. Saham yang dapat diperoleh karena ada pembagian keuntungan dan
dibayarkan dalam wujud dividen yang diperolehnya disebut ....
A. saham pecahan
B. saham preference
C. saham bonus
D. saham prioritas
14. Perusahaan Jawatan Daerah didirikan dengan dasar ....
A. IBW Stb. 1874 – 419
B. Unndang-undang Nomor 5 Tahun 1962
C. Akte Notaris; pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang
D. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
15. Pengawasan umum terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh Mendagri
dan Kepala Daerah yang bersangkutan dan dalam melakukan pengawasan tersebut
maka Gubernur Kepala daerah dibantu oleh ....
A. Inspektorat Jenderal Depdagri
B. Inspektorat Wilayah Kabupaten
C. Inspektorat Pusat
D. Inspektorat Wilayah Propinsi
16. Bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan Pertamina dengan pihak
lain dinamakan ....
A. Exploration Contract
B. Investation Sharing Contract
C. Production Sharing Contract
D. Exploration Sharing Contract
17. Bank Umum Milik Negara menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967
dapat membeli dan menjual tersebut di bawah ini, kecuali ....
A. surat wesel dan order dengan dua penanggung jawab atau lebih
secara solider
B. wesel yang diakseptasi oleh Bank dan waktu berlakunya tidak lebih
lama dari kebiasaan dalam perdagangan
C. kertas perbendaharaan atas beban negara
D. surat hutang yang tercatat pada bursa efek resmi dan bunga serta
pelunasan dijamin negara
18. Untuk menutupi kerugian yang timbul atas modal perusahaan,
Pertamina mempunyai cadangan ....
A. rahasia
B. diam
C. umum
D. tertutup
19. Tugas pokok untuk menghimpun segala dana-dana masyarakat guna
diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat dilakukan oleh ....
A. Bank Indonesia
B. Bank-bank devisa
C. semua bank
D. Bank Rakyat Indonesia
20. Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk
Giro dan Deposito serta dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek adalah ....
A. Bank Sentral
B. Bank Umum
C. Bank Tabungan
D. Bank Pembangunan
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 21 SAMPAI
30, PILIHLAH:
A. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA
MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA
BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH!
D. JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH!
21. Di Indonesia peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi cukup
dominan,
sebab
tiga
aktor utama dalam perekonomian Indonesia yaitu Negara, Swasta dan Koperasi.
22. Perusahaan Negara di Indonesia berperan sebagai Agent of Development,
sebab
Perusahaan
Negara di Indonesia berbentuk Perum, Perjan dan Persero.
23. Menurut dasar hukum pendirian Perusahaan Negara Jawatan,
perusahaan dikatakan bersifat statis,
sebab
kedudukan
hukum Perusahaan Negara Jawatan sepenuhnya tunduk kepada Hukum Administrasi
Negara atau Hukum Publik.
24. Perusahaan Umum dapat melakukan tuntutan dan dapat dituntut secara
hukum atas tindakan yang dilakukannya,
sebab
dasar
hukum pendirian Perusahaan Umum diatur berdasarkan Hukum Perdata.
25. Perusahaan Negara Umum dapat memperoleh dan meminjam dana dari
kredit-kredit dalam dan luar negeri serta obligasi dari masyarakat,
sebab
prinsip
Perusahaan Negara Umum secara finansial harus berdiri sendiri.
26. Setelah perusahaan perseroan berjalan dengan baik, saham-saham
Persero dapat di jual kepada masyarakat (go
public),
sebab
sebagian
atau seluruh modal Persero dimiliki oleh Negara.
27. Dominasi swasta atas Perusahaan Perseroan (Persero) tetap dapat
dihindari,
sebab
penguasaan
Modal Persero dibatasi oleh Pemilikan Saham Prioritas oleh Negara.
28. Sumber keuangan daerah harus cukup memberikan kemampuan dan
kekuatan bagi daerah yang bersangkutan,
sebab
dalam
pasal 18 UUD 1945 Pemerintah menghendaki agar daerah dapat mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.
29. Saham bonus hanya dapat dimiliki oleh daerah, baik Daerah Tingkat
I maupun Daerah Tingkat II,
sebab
adanya
saham bonus di tangan daerah maka segala kegiatan perusahaan dan pengurusan perusahaan
daerah berada di tangan Kepala Daerah.
30. Bank Indonesia adalah Bank Sentral,
sebab
Bank
Indonesia membimbing pelaksanaan kebijakan moneter dan mengkoordinasi, membina
serta mengawasi semua perbankan.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 31
SAMPAI 45, PILIHLAH:
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!
31. Kebijakan harga yang diterapkan oleh Perusahaan Negara ditentukan
atas dasar ....
1) kekuatan pasar
2) eknomi mikro
3) kemampuan konsumen
32. Peran Perusahaan Negara di negara sedang berkembang dipengaruhi
oleh faktor ....
1) kekuatan ekonomi swasta nasional
2) kebijakan penanaman modal asing
3) prioritas pembangunan
33. Kedudukan Perusahaan Jawatan di Indonesia adalah ....
1) tidak mempunyai hak monopoli dan perlakuan khusus oleh pemerintah
2) disusun sebagai suatu unit dari suatu Departemen/Direktorat
Jenderal/Pemerintah Daerah
3) berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas negara
34. Ketentuan mengenai personalia atau kepegawaian Perusahaan Jawatan
menyebutkan bahwa ....
1) kedudukan hukumnya tunduk pada Hukum Administrasi Negara
2) status pegawai Perjan diatur tersendiri dengan Peraturan
Pemerintah
3) penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan
35. Perusahaan Jawatan diartikan sebagai suatu badan usaha pemerintah
yang memberikan pelayanan umum dengan memegang persyaratan ....
1) efisiensi dan efektivitas
2) penghematan
3) menggunakan prinsip-prinsip manajemen
36. Modal Perusahaan Umum dan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya tidak dibagi dalam saham-saham. Jika
dikaji lebih lanjut, penjualan sebagian saham BUMN ke masyarakat dapat melalui
pasar modal atau koperasi akan mampu menciptakan ....
1) efisiensi dan keterbukaan manajemen
2) efektivitas pengawasan terhadap BUMN
3) pemerataan kesempatan berusaha
37. Kedudukan Perusahaan Negara di Indonesia mempunyai beberapa segi
yaitu sebagai ....
1) pengawasan perusahaan swasta
2) aparatur perekonomian negara
3) salah satu unsur dalam kehidupan perekonomian nasional
38. Salah satu tujuan perusahaan Perseroan adalah membantu kelancaran
pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah yang dilakukan dengan jalan ....
1) menyediakan dana dan tenaga dalam rangka mengatasi masalah teknis
dan pemasaran
2) mengadakan identifikasi proyek dan menyusun studi kelayakan dari
perusahaan yang bersangkutan
3) mengadakan penyertaan modal dan modal dasar
39. Tujuan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal nominal
perusahaan Persero, antar lain untuk ....
1) perluasan kapasitas
2) perbaikan atau reorganisasi keuangan
3) investasi modal pada Perseroan Terbatas Swasta
40. Pendirian Perusahaan Perseroan dapat dilakukan dengan cara ....
1) penyertaan modal negara ke dalam Perseroan Terbatas
2) pengalihan perusahaan swasta
3) pengalihan Perusahaan Negara yang didirikan dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1960
41. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 modal Perusahaan Daerah
terdiri dari ....
1) seluruh atau sebagian atas kekayaan daerah
2) modal dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3) neraca kekayaan daerah
42. Pendapat Asli Daerah terdiri dari beberapa sumber antara lain ....
1) pajak daerah dan retribusi daerah
2) hasil perusahaan daerah
3) lain-lain hasil usaha daerah yang sah
43. Tata perbankan di Indonesia wajib melandaskan diri pada pembinaan
sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsung
demokrasi ekonomi.
Beberapa landasan pengaturan Tata Perbankan adalah ....
1) tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin
adanya kesatuan pimpinan
2) memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang
bergerak di bidang perbankan
3) memanfaatkan sumber daya manusia semaksimal mungkin
44. Paket 27 Oktober 1988 yang mencakup deregulasi bidang perbankan,
keuangan, dan moneter bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal ....
1) pendirian lembaga keuangan
2) perluasan jangkauan pelayanan
3) menghadapi perubahan di bidang moneter
45. Dalam rangka penyempurnaan di bidang pengawasan dan pembinaan
perbankan, Bank Indonesia menerapkan early
warning system yaitu berusaha mendeteksi kesulitan yang dialami sedini
mungkin.....
1) penyampaian neraca perhitungan rugi-laba pada waktu yang
ditetapkan
2) mengatasi kesulitan solvabilitas dan likuiditas
3) penyampaian informasi yang dianggap perlu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar